Sugeng Rusmiwari: Administrasi Keuangan Negara

SOAL DAN JAWABAN

Mata Kuliah : Administrasi Keuangan Negara
Nama : Daniel Wantik, SE
Program Pasca Sarjana: Magister Administrasi Publik

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dasar Administrasi Keuangan Negara meliputi: Hukum, Political Circumstances, dan Teknik-teknik, serta Pengaturan Organisasi.
Tugas:
a. Berikan analisis kritis atas konsep tersebut di atas !

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya.

b. Variabel mana yang memiliki hubungan paling erat atau dominan, serta tunjukkan apa kelebihan dan kekurangannya.

 Kelebihan adalah

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pdmerintah
3. Pemberdayaan pemerintah professional
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

 Kekurangan adalah

1. Dengan konstitusi, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. (legislatif, eksekutif, pejabat pengelola keuangan, atau alokasi pertanggungjawaban bagi badan-badan operasional) Persyaratan, otorisasi, dan larangan-larangan dalam Proses penganggaran
2. Rendahnya kualitas administrasi keuangan negara: (1) Tersendat-sendatnya pengajuan anggaran; (2) Rendahnya daya serap anggaran; (3) Kelambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai standar akuntansi pemerintah; (4) Buruknya komunikasi politik antara Negara dan Pemerinta daerah menjadi penyebab keterlambatan penetapan anggaran;
2. Agar Implementasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Negara dapat maksimal maka dapat dilihat dari berbagai pendekatan di antaranya: Pendekatan dari sisi Obyek, Pendekatan dari sisi Subyek, Pendekatan dari sisi Proses, Pendekatan dari sisi Tujuan, Pendekatan dari sisi Administratif.
Tugas:
Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan good corporate governance dengan model Best practices, jelaskan makna dan hakekatnya !

Dari sisi obyek, Keuangan Negara akan meliputi seluruh hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subyek, Keuangan Negara meliputi negara, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
Dari sisi tujuan, Keuangan Negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegitan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dari sisi kebijakan publik dapat dilihat dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Tugas:
Bilamana hal tersebut dipakai sebagai public found dalam melaksanakan public service agar dapat optimal yakinkah saudara public good dapat tercapai, berikan analisis kritis, sebutkan faktor-faktor pendukungnya dan kendala-kendalanya.

 Faktor Mendukung adalah

a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

 Kendala- kendala

a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
4. Penyusunan dan evaluasi administrasi keuangan negara (APBN-D) agar akuntable, transparan dan proporsional, satu diantaranya menggunakan model indikator atau capaian kinerja dengan Public Policy dengan pertimbangan outcome, visi, misi dan tujuan, strategisnya serta umpan balik audit sector public.
Tugas:
Berikan analisis kritis atas konsep tersebut di atas, hingga terbentuk model sederhana tentang Otonomi Daerah Mampu Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengingat bahwa UU No 32 Tahun 2004 mengamanatkan tujuan otonomi untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilakukan juga dengan ekspektasi agar daerah memiliki daya saing dan keunggulan lokal. Namun kenyataan saat ini bahwa tidak sesuai dengan harapan setiap daerah terkait hal tersebut maka dengan itu, mengevaluasi kinerja dari pada pemerintah daerah agar mempercepatan pembangunan Negara kesatuan Republik Indonesia.